Uu no 9 tahun 2004 tentang ptun pdf

Undangundang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Undangundang ptun yang berlaku saat ini adalah uu republik indonesia no. Pada pasal 4 dikatakan bahwa, peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Sedangkan pada uu baru, alasan kewenangan berpindah kepada mahkamah agung, berarti dapat dikatakan uu ini telah mengacu pada uu no. Undangundang nomor 9 tahun 2004 kementerian atrbpn. Undangundang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman lembaran negara tahun 2004 nomor 8. Nomor 5 tahun 1986 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara dengan rahmat tuhan yangmaha esa presiden republik indonesia, menimbang. Perubahan penting dengan berlakunya undangundang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas uu no.

Studi analisis terhadap pasal 53 ayat 2 uu nomor 9 tahun 2004 tentang peradilan tata usaha negara dalam pendekatan alsiyasah alsyariah skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar. Peraturan menteri dalam negeri tentang pedoman pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jakarta, 7 april 2009 ketua pengadilan tata usaha negara. Undangundang nomor 9 tahun 2004 perubahan atas undangundang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Sedangkan pada pembahasan tentang pasal 53 ayat 2 uu nomor 9 tahun 2004 tentang peradilan taata usaha negara dalam pendekatan alsiyasah alsyariah diuraikan tentang apakah pasal tersebut telah sesuai atau belum sesuai dengan nilainilai alsiyasah alsyariah. Oleh sebab itu, gugatan sengketa tun yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan tun sesuai ketentuan dalam pasal 55 undangundang no. Uu no 37 2004 ttg kepailitan dan penundaan kewajiban. Latar belakang1berdasarkan pasal 1 angka 5 undangundang no. Negara tahun 2004 nomor 8, tambahan lembaran negara nomor 4358. Menurut ketentuan pasal 1 ayat 4 undangundang nomor 5 tahun 1986 jo undangundang no.

Uu ri nomor 5 tahun 1986 walaupun telah diubah dengan uu ri nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas uu ri nomor 5 tahun 1986 tentang ptun tersebut di atas. Mengenai alasan yang dapat digunakan dalam gugatan, pasal 53 ayat 2 uu no. Setelah beroperasi kurang lebih tiga belas tahun, pada tahun 2004 dilakukan revisi terhadap uu no. Pasal 109 ayat 3 undangundang nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 9 tahun 2004 dan terakhir dengan undangundang nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara bertentangan dengan pasal 28d ayat 1 uud nri tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Hukum acara ptun dan subyek obyeknya jhohandewanggas blog. Uu nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara jo. Dalam undangundang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undangundang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara dilakukan sebanyak 39 ketentuan, yang menjadi perubahannya adalah. Peradilan tata usaha negara sebagaimana telah diubah dengan undang. Analisis penyelesaian sengketa dalam peradilan tata usaha. Untuk acara pemeriksaan ini dilakukan menurut ketentuan uu no. Gugatan dalam haptun hukum peradilan tata usaha negara. Nomor 9 tahun 1968 lembaran negara republik indonesia tahun 1968 nomor 53, tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Undang nomor 5 tahun 1986 dimuat dalam undangundang nomor 9 tahun 2004. Undangundang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum lembaran negara. Bab i ketentuan umum bagian pertama pengertian pasal 1. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku pasal 1 angka 4 uu no. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Selain itu uu ri nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan juga. Untuk dapat memahami skripsi ini dengan mudah digunakan bahasa yang. Sementara itu mengenai hukum formilnya juga diatur dalam uu no. Tahun 2003 ke ptun jakarta pada 20 november 2003 yang baru berkekuatan. Untuk dapat mengakses informasi ini, klik tombol di bawah ini untuk login. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan. Hubungan hukum yang timbul antara hukum materiil dan hukum formil tersebut adalah. Bab i ketentuan umum bagian pertama pengertian pasal 1 dalam undangundang ini yang dimaksud dengan. Undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara 7 pasal 1 angka 9 undangundang ri no.

Undangundang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum lembaran negara republik indonesia tahun. Undangundang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuanketentuan pokok kekuasaan kehakiman lembaran negara tahun 1970 nomor 74, tambahan lembaran negara nomor 2951. Undangundang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas. Apakah yang menjadi alasanalasan gugatan, dan apakah alasan tersebut memenuhi unsur pasal 53 ayat 2 huruf a, b, dan c uu no. Penggabungan antara hukum materil dan hukum formil ini merupakan karakteristik tersendiri yang membedakan peradilan tun dengan peradilan lainnya.

Undang nomor 9 tahun 2004 dan undangundang nomor 51 tahun 2009. Aaupb sebagai dasar dan alasan menggugat ptunpalembang. Nov 02, 2008 sedangkan pada uu baru, alasan kewenangan berpindah kepada mahkamah agung, berarti dapat dikatakan uu ini telah mengacu pada uu no. Kepada yang terhormat ketua pengadilan tata usaha negara. Undangundang nomor 9 tahun 2004 pusat data hukumonline. Undangundang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas uu no. Dimana pada umumnya pencari keadilan termasuk pemohon tidak mengetahui adanya ramburambu pasal 55 uu ri nomor 5 tahun 1986 tersebut, maka dengan mudah ptun akan. Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undangundang nomor tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pengadilan tata usaha negara dibentuk dengan keputusan presiden. Tahun 2004 tentang perubahan atas undangundang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung. Pasal 14a ayat 2 dan 3 undangundang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undangundang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara sepanjang kata bersama dan frasa dan komisi yudisial bertentangan dengan uud nri tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Undangundang administrasi pemerintahan telah memperluas access to justice bagi pencari keadilan di peradilan tata usaha negara dengan cara membuka ruangruang hampa yang sebelumnya tidak. Home peraturan hirarki peraturan undangundang uu 2004. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan iembaran negara republik indonesia nomor 4437.

Implikasi undangundang nomor 30 tahun 2014 tentang. Tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4359. P u t u s a n pengadilan tata usaha negara mataram. Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undangundang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa di pengadilan tata usaha negara terdapat dalam undangundang nomor 5 tahun 1986 tentang pengadilan tata usaha negara uu 51986 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan pertama atas undangundang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara uu 9.

Perubahan signifikan menyangkut 2 hal yaitu perubahan di bidang pembinaan kelembagaan dan perubahan di bidang teknis yustisial revisi uu no. Dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat republik indonesia memutuskan. Berdasarkan undangundang nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah dirubah oleh uu no. Nomor 9 tahun 2004 tentang peradilan tata usaha negara dalam pendekatan. Sebagaimana telah di kemukakan pada bagian sebelumnya, dengan lahirnya uu no. Undangundang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara merupakan salah satu undangundang yang mengatur lingkungan peradilan yang berada di bawah mahkamah agung perlu pula dilakukan perubahan. Terkait dengan legal satnding dalam acara peradilan tata usaha negara didasarkan pada ketentuan pasal 53 ayat 1 undangundang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undangundang nomor 5. Perbandingan disertai analisis undangundang nomor 5 tahun. Tahun 1985 tentang mahkamah agung lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 9. Untuk pengadilan tata usaha negara, kompetensi relatifnya diatur dalam pasal 6 uu no. Uu ri nomor 9 tahun 2004 perubahan pertama atas uu ri nomor 5 tahun.

Selanjutnya menurut undangundang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang merupakan pengganti uu no. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asasasas pemerintahan yang baik. Undangundang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undangundang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, merupakan salah satu undangundang yang mengatur lingkungan peradilan yang berada di bawah mahkamah agung. Undangundang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung lembaran negara tahun 1985 nomor 73, tambahan lembaran negara nomor 3316. Atau jika anda belum berlangganan, silakan klik tombol berlangganan. Implikasi undangundang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan terhadap fungsi peradilan tata usaha negara. Tentang banding ada kekhususan dalam ptun pengadilan tinggi tun dapat berperan sebagai pengadilan tingkat pertama jika ada kasus yang mensyaratkan harus melalui proses administratif. Undangundang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara lembaran negara republik indonesia tahun 1986 nomor 77, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3344 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undangundang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara lembaran. Pemeriksaan di tingkat kasasi diatur dalam pasal 1 uu peradilan tata usaha negara, yang menyebutkan bahwa pemeriksaan tingkat terakhir pengadilan tinggi tata usaha negara dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada ma. Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik indonesia dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.